Motiv dan Dimensi Deklarasi Hamas atas Dokumen Baru

بسم الله الرحمن الرحيم

Jawab Soal

Motiv dan Dimensi Deklarasi Hamas atas Dokumen Baru

Soal:

Hamas mendeklarasikan dari Doha pada Senin 1/5/2017 atas penerimaannya terhadap negara Palestina pada batas 67 dengan menganggapnya sebagai “formula konsensus nasional” dan menghilangkan ungkapan “penghancuran Israel” serta mendeklarasikan independensinya dari al-Ikhwan al-Muslimun… Pertanyaan saya ada dua:

Pertama, apakah deklarasi Hamas atas Dokumen Barunya ini berkaitan dengan solusi damai negosiatif yang diusung pemerintahan Amerika yang baru?

Kedua, atau kudeta terhadap tujuan-tujuan Hamas ini karena pengaruh Eropa pada garis yang terpisah dari politik Amerika?

Jawab:

Untuk memahami motiv dan dimensi deklarasi dokumen baru, dan yang disebut “dokumen prinsip-prinsip dan kebijakan umum gerakan Hamas” dan hubungan hal itu dengan Amerika dan Eropa … kami paparkan semua itu sebagai berikut:

Pertama: hasil konsesi PLO kemudian diikuti oleh Hamas:

1. PLO “representatif Palestina yang diklaim” menyerahkan 80 persen wilayah Palestina (pendudukan 48) dengan alasan mereka menjadi punya negara kecil pada batas pendudukan 1967. Akan tetapi sebagai balasannya, Yahudi bukannya memberikan pengakuan atas Palestina sisanya (pendudukan 1967) untuk warga Palestina, justru Yahudi memberi pengakuan terhadap PLO! Bahkan negara Yahudi dan Barat umumnya dengan cepat mengubah dan dengan berhasil mengubah entitas yang baru tumbuh dari PLO “Otoritas Palestina” sesuai perjanjian Oslo, mereka mengubah Otoritas menjadi pelayan keamanan untuk entitas Yahudi dan kepada serangkaian penyerahan khianat dengan alasan perdamaian… Amerika dan Eropa tahu bahwa penolakan entitas Yahudi untuk memberikan penyerahan apapun, betapapun kecilnya, dengan dalih-dalih keamanan merupakan hambatan utama di depan terealisasinya apa yang disebut perdamaian. Sebab PLO telah memberikan penyerahan sangat besar. Dan PLO siap untuk memberikan penyerahan tambahan sebagai kompensasi deklarasi suatu penyelesaian yang disebut “negara Palestina” meski berupa negara yang dilucuti senjata dan kedaulatannya, yakni tidak ada negara di situ kecuali hanya sebutan saja. Meski demikian, entitas Yahudi ingin lebih banyak, sebab entitas Yahudi paham dan semua orang juga paham bahwa siapa yang hina mudah menerima penghinaan terhadapnya…
2. Hamas terus dalam pernyataan-pernyataan panasnya menentang penyerahan oleh PLO kepada negara Yahudi dengan imbalan negara kecil pada batas pendudukan 67. Ini membuat Otoritas Palestina pada posisi lemah dalam perundingan-perundingannya yang mengikuti penandatanganan kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo itu merupakan rencana busuk untuk menjadikan Hamas mengikuti PLO dengan mengantarkan Hamas ke pemerintahan di bawah pendudukan dan berikutnya berinteraksi dengannya dan menerima perundingan atas negara kecil pada batas pendudukan 67. Dan ini tentu saja menuntun kepada pengakuan terhadap entitas Yahudi! Dan karena PLO tenggelam hingga tengkuknya dalam rencana-rencana barat terutama Amerika untuk menundukkan warga Palestina dan mendorong mereka menerima entitas Yahudi, maka PLO menyertakan Barat dalam konspirasi untuk mengantarkan gerakan Hamas ke kekuasaan di bawah pendudukan… PLO ikut andil dalam hal itu dari balik tirai atau tanpa tirai. Sebab PLO paham bahwa pemerintahan di bawah pendudukan akan mengantarkan Hamas ke apa yang dicapai oleh Fatah dan PLO… Begitulah, gerakan Hamas meraih keberhasilan dalam pemilu legislatif pada tahun 2006, dan faksi-faksi lainnya menolak pembentukan pemerintahan nasional bersatu bersama Hamas. Hal itu untuk menjerumuskan Hamas dalam pemerintahan di bawah pendudukan. Pada waktu yang sama, Qatar mengintensifkan kontak-kontaknya dengan gerakan Hamas dan mengumumkan dukungannya kepada Hamas. Dan berikutnya tercapailah penguasaan Hamas atas seluruh jalur Gaza… Dengan tenggelamnya gerakan Hamas dalam pemerintahan Jalur Gaza dan penguasaannya secara sendiri, maka sempurnalah penjerumusan gerakan Hamas di dalam jerat. Sebab entitas Yahudi menolak berinteraksi dengan gerakan Hamas dalam masalah-masalah pelayanan jutaan orang warga Jalur Gaza dengan menganggapnya sebagai kelompok “teroris”. Adapun Mesir malah menguatkan embargo terhadap Jalur Gaza khususnya setelah as-Sisi menerima tampuk pemerintahan. Begitulah, Jalur Gaza dan pemerintahan gerakan Hamas ada diantara dua jerat rezim as-Sisi dan entitas Yahudi. Otoritas di Ramallah menyempurnakan kekang ini sebagai pihak yang berinteraksi dengan entitas Yahudi terkait Jalur Gaza, dan berikutnya Hamas tidak mungkin menjamin tuntutan-tuntutan hidup yang pokok untuk masyarakat yang ada di bawah pemerintahannya… Dengan realita ini maka gerakan Hamas telah menempatkan dirinya sendiri dengan pemerintahannya atas Gaza di bawah pendudukan sesuai saran-saran Qatar diantara dua opsi di mana yang lebih baik dari keduanya adalah pahit. Yaitu antara hancur dan kembalinya Otoritas Abbas untuk Gaza, dan ini sesuatu yang ditolak Hamas … dan memenuhi saran-saran pendukung, khususnya Qatar, dengan melunakkan sikap terhadap entitas Yahudi, membangun suatu jenis hubungan dengan entitas Yahudi dan berjalan secara terbuka dalam proyek-proyek penyelesaian di antaranya negara kecil pada batas 67! Semua orang menyadari bahwa penerimaan pemerintahan di bawah pendudukan mengharuskan tertuntun ke berinteraksi dengan pihak pencaplok dan menerima bernegosiasi dengan entitas Yahudi dan mendukungnya, serta mengerucutkan tujuan perlawanan dengan tegaknya negara Palestina pada batas 67 dengan semua penyerahan yang dituntut… dan tentu saja ini termasuk kebodohan yang tidak bisa diterima.
3. Semua pernyataan para pemimpin gerakan Hamas menegaskan tujuan dokumen. Bahwa dokumen itu bertujuan untuk memperbaiki penerimaan masyarakat internasional terhadap Hamas dan mempertahankan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza. Juga untuk diperolehnya persetujuan atas keberadaan Hamas sebagai unsur dalam keseimbangan penyelesaian masalah Palestina, yaitu melucuti semua hal yang dirumorkan bahwa gerakan Hamas menjadi batu sandungan bagi penyelesaian Palestina melalui perundingan. Diantara pernyataan itu adalah:
   1. Khalid Misy’al menyatakan bahwa, “Dokumen politik menyertai perubahan dan mencerminkan langkah-langkah, ide dan pandangan gerakan Hamas. Keputusan penyiapan dokumen politik diambil empat tahun lalu dan formulasinya dimulai sejak dua tahun lalu…” (Nun Post, 1/5/2017). Misy’al mengatakan, “Hamas memilih pendekatan baru, yang dinamakan “perkembangan dan fleksibilitas” tanpa kehilangan prinsip dan hak” … (al-‘arabiyah.net, 1/5/2017). Misy’al menambahkan di dalam konferensi pers: (kami sepakat untuk membuat dokumen politik yang mencerminkan perkembangan ide dan pelaksanaan politik Hamas… Kami tidak berupaya ke arah perang akan tetapi ke arah pembebasan dan lepas dari pendudukan … Dan setelah diadopsi redaksi final, kami berkumpul selama 9 jam dengan sekelompok ahli hukum internasional untuk mengambil observasi mereka. Dan Hamas dengan dokumen tersebut tampil sebagai gerakan yang modern dan gerakan yang diperbarui yang mengembangkan ide dan politik sebagaimana dalam perlawanan …” (kator berita Ma’an, 2/5/2017).
   2. Ketika menjawab pertanyaan seputar pentingnya dokumen ini bagi gerakan secara dalam negeri dan luar negeri, Barhoum menjawab: (dokumen ini berarti banyak untuk generasi baru ini dalam gerakan yang membahas fleksibilitas, perkembangan, ide cemerlang dan menjaga kecepatan perubahan. Dokumen ini membuka cakrawala baru dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menentukan ajaran-ajaran dan tabiat pergolakan dengan musuh. Juga mereformulasi cara-cara berinteraksi dengan pihak lain dan membuka diri terhadap dunia global”. Barhoum menambahkan: “dengarkanlah Hamas dan jangan dengarkan tentang Hamas dari oposan dan musuh Hamas. Jadi kompas Anda jangan berubah dalam berinteraksi dengan Hamas”…) (Nun Post, 2/5/2017).
4. Kemudian poin-poin dokumen tersebut mengatakan hal itu:

• Poin kedelapan dokumen baru itu menyatakan (gerakan Hamas memahami Islam dengan kemenyeluruhannya mencakup semua aspek kehidupan dan kelayakannya untuk semua waktu dan tempat dan spirit moderatnya yang non ekstrem. Gerakan Hamas mengimani bahwa Islam adalah agama damai dan toleran. Di bawah Islam para pemeluk dan pengikut berbagai syariat dan agama hidup dalam keamanan dan rasa aman. Sebagaimana gerakan Hamas juga meyakini bahwa bangsa Palestina telah dan terus menjadi model bagi hidup bersama, toleransi dan inovasi peradaban). Hidup bersama dan toleransi di antara agama yang dimaksud di sini adalah dengan Yahudi. Artinya, menutup halaman masa lalu dan membuka lembaran baru dari hidup bersama dan toleransi. Ini adalah isyarat kehinaan sampai derajat besar. Juga mengisyaratkan tujuan deklarasi dokumen yaitu penawaran gerakan Hamas untuk Eropa dan Amerika dalam suatu jalan yang memperbaiki penerimaan mereka kepada gerakan Hamas dan pengakuan mereka terhadap gerakan Hamas dalam keseimbangan Palestina.
• Dokumen tersebut pada point 34 menyatakan, (peran sentral perempuan Palestina dalam membangun masa kini, masa depan dan sistem politik…). Teks ini tidak ditempatkan dalam konteks Islam meninggikan posisi perempuan, akan tetapi untuk mendekat ke konsepsi barat seputar apa yang mereka namakan “hak-hak perempuan” yang tidak lain merupakan alat untuk menyerang peradaban Islami dan bukan merupakan tuntutan hakiki atas hak perempuan. Barat tidak menuntut dirinya sendiri untuk tidak membunuh perempuan muslimah di Irak, Suria dan Palestina. Bahkan Barat tidak menganggap kehidupan perempuan sama sekali, melainkan hanya menuntut ide kebebasan untuk perempuan seperti yang diinginkan barat yaitu untuk menyerang peradaban islami.

5. Dengan pernyataan-pernyataan dan teks-teks dokumen ini tujuannya menjadi sangat jelas. Dokumen itu membebaskan gerakan Hamas dari pembungkus ideologi yang membuat barat meragukannya meski itu hanyalah pembungkus! dan dibungkus dengan pandangan pragmatis yang kosong dari dimensi ideologi islami. Dengan itu dokumen tersebut ingin berada dalam posisi yang tidak dipandang sebagai halangan untuk solusi damai, yakni membuka jalan untuk solusi negosiatif dan mendukungnya dengan menganggapnya sebagai “formula konsensus nasional”! Bahkan dokumen Hamas itu bersamaan waktunya dengan kemungkinan dibukanya perundingan antara Otoritas Palestina dan entitas Yahudi. Pendeklarasian dokumen pada 1 Mei 2017 sangat jelas dalam hal bersamaan waktunya dengan kunjungan Abbas ke Washington pada 2 Mei 2017… Adapun sopistikasi bahasa tentang Islam dan tidak adanya pengakuan terhadap entitas Yahudi maka tidak ada nilainya. Sebab bagaimana mungkin menyelaraskan antara penerimaan atas negara Palestina pada batas 67 dengan tidak adanya pengakuan terhadap entitas Yahudi? Deklarasi gerakan Hamas atas penerimaannya terhadap negara pada batas 67 dan penamaan hal itu sebagai formula konsensus nasional tidak lain adalah awal dari penyerahan (konsesi) yang akan disusul dengan penyerahan (konsesi) yang lainnya. Fenomena ini mengingatkan kepada apa yang dilakukan oleh PLO berupa langkah-langkah gradual dalam penyerahan sampai berubah menjadi pelayan keamanan untuk entitas Yahudi… Seperti apa yang tampak, Otoritas Hamas di Gaza sejak pemilu 2006 kemudian penguasaan atas pemerintahan di Gaza, tidak banyak jauh dari langkah-langkah gradual itu khususnya sejak seruan Khalid Misy’al di Damaskus pada 25 Juni 2009 yang di dalamnya diumumkan bahwa ia ingin negara pada batas 67. Pada waktu itu kami telah mengeluarkan publikasi pada 26 Juni 2009 dengan judul “Otoritas Hamas mengikuti jejak Fatah sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta”. Kami katakan di dalamnya: (ketika gerakan Fatah didirikan pada pertengahan dekade 60-an abad lalu, diumumkan bahwa Fatah mengadopsi perlawanan untuk membebaskan Palestina dari sungai sampai laut. Kemudian berakhir di ujungnya, Fatah menelantarkan sungai dan laut dan yang ada di antaranya! Otoritas Fatah telah mengakui entitas Yahudi pada sebagian besar Palestina. Perundingannya menjadi atas negara pada bagian yang tersisa dari Palestina dengan dimenej oleh Amerika… Meski demikian, Otoritas Fatah hingga hari ini, setelah tahun-tahun yang panjang negosiasi, tidak meraih apa-apa… Kemudian Hamas didirikan sekitar dua dekade setelah didirikannya Fatah. Hamas mulai menempuh jalan yang ditempuh oleh Fatah sejak awalnya. Hamas mengumumkan bahwa Hamas mengadopsi perlawanan untuk membebaskan Palestina dari sungai hingga laut. Hamas mulai mengkritik Fatah karena mengakui negara Yahudi dan karena tuntutan Fatah hanya pada negara dengan batas 1967 dan menjatuhkan diri di dekapan Amerika… Kemudian di ujungnya, Hamas juga demikian, menuntut negara pada batas 1967 di samping negara Yahudi pada sebagian besar Palestina! Dan Hamas mengulurkan tangannya kepada Amerika untuk perundingan seputar perealisasian perkara ini!… Dalam pidato pemimpin Hamas Khalid Misy’al di Damaskus pada 25 Juni 2009 dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Hamas menginginkan negara pada batas 1967 dan bahwa Hamas mengulurkan tangannya untuk berunding dengan Amerika untuk tujuan ini!). Begitulah, mulai terjadi penyerahan konsesi secara gradual yang berlangsung selama sekitar delapan tahun, yakni dua kali dari jangka waktu yang disebutkan Misy’al dalam dokumen Hamas saat ini. Ia mengatakan, (dokumen politik menyertai perubahan-perubahan dan mencerminkan langkah-langkah, ide dan pandangan gerakan Hamas. Keputusan penyiapan dokumen politik diambil empat tahun lalu dan formulasinya dimulai sejak dua tahun lalu…) (Nun Post, 1/5/2017).Penyerahan konsesi itu telah dimulai sebelumnya. Akan tetapi, pembedanya bahwa Misy’al pada waktu itu menyebutkan sebagian, dan sekarang ia menambahkan bagian-bagian lainnya. Sebelumnya ia menyebutkan pada batas 67, dan dalam dokumennya mempertahankan (pernyataan) penghancuran Yahudi dan juga mempertahankan keterkaitan Hamas dengan al-Ikhwan al-Muslimun… Sedangkan sekarang, ia menyerahkan konsesi dari kedua hal ini bersamaan dengan penyerahan secara gradual!! Pembeda lainnya, bahwa dahulu berupa pidato yang di situ dikatakan… dan dikatakan… sedangkan sekarang berupa dokumen politik yang dijadikan pegangan!

Kedua: dokumen Hamas dan hubungannya dengan proyek-proyek Amerika untuk solusi:

1. Di tengah volatilnya kondisi kawasan Arab khususnya di Suriah dan eskalasi ketegangan antara Amerika dan Korea Utara, isu Palestina tidak termasuk isu mendesak yang memiliki prioritas tinggi bagi pemerintah Amerika saat ini. Karena itu, Amerika tidak sedang buru-buru dengan isu ini… Amerika sedang menelusuri cakrawala solusi untuk masalah Palestina dan mengkaji kemungkinan pembukaan perundingan antara orang Arab khususnya bangsa Palestina dengan entitas Yahudi. Dan Amerika melihat apa yang terjadi. Hal itu ditegaskan oleh apa yang dikutip oleh BBC pada 11/3/2017, (Kantor berita Reuters mengutip Nabil Abu Rudeina juru bicara presiden Palestina yang mengatakan bahwa Trump mengatakan kepada Abbas bahwa Trump ingin membahas tata cara kembali ke perundingan dan Trump menegaskan komitmennya terhadap proses damai yang menuntun kepada perdamaian hakiki). Trump juga mengatakan di dalam konferensi pers bersama dengan Abbas di Gedung Putih: (“Saya akan melakukan apa saja yang perlu … Saya ingin bertindak sebagai mediator atau pengarah atau penengah antara kedua pihak dan kita akan menyukseskan hal ini…”) (Russia today, 4/5/2017). Artinya bahwa Amerika tidak menyodorkan rencana tertentu untuk solusi di Palestina sekarang. Hal itu sampai Amerika bisa memiliki cukup waktu dalam menangani perang atau menciptakan peredaan terkait isu Suriah dan Korea Utara. Trump tidak memiliki tata cara spesifik kembali ke perundingan dan tidak pula jenis aktivitas damai yang dia inginkan. Akan tetapi Trump tengah dalam tahap mengeksplorasi, menelusuri dan berbicara dengan pihak-pihak konflik di Palestina… Trump juga ingin agar pihak-pihak ini bertemu dalam pertemuan langsung agar mereka menyepakati solusi-solusi yang mereka inginkan atau yang lebih tepat adalah solusi yang diinginkan oleh entitas Yahudi! Oleh karena itu, Trump menuntut perundingan-perundingan langsung. (Utusan Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley bertemu dengan utusan Palestina Riyadh Mansour untuk pertama kalinya pada Selasa lalu. Pada waktu berikutnya, Nikki Haley mengatakan dalam kultweetnya di akun Tweeter-nya bahwa bangsa Palestina harus bertemu dengan bangsa Israel “dalam perundingan langsung daripada merujuk kepada PBB untuk mendapatkan hasil-hasil…) (BBC, 11/3/2017).
2. Pemerintahan Amerika saat ini memberikan dukungan lebih kuat kepada entitas Yahudi daripada pemerintahan sebelumnya. Hal itu karena Amerika memandang bahwa Timur Tengah telah menjadi kawasan turbulen yang dilahap oleh revolusi menolak situasi mutakhir dari semua aspeknya. Jika hari ini Amerika mampu menghadapi revolusi-revolusi melalui rezim-rezim yang eksis di dunia Islami maka mungkin tidak demikian pada masa depan yang dekat disebabkan kelemahan yang mulai meningkat di dalam rezim-rezim tersebut, bahkan sebagiannya hampir runtuh. Sebagai hasil dari hal itu, urgensi entitas Yahudi dalam strategi Amerika kembali menjadi prioritas dalam melayani kepentingan-kepentingan Amerika setelah kelemahan rezim-rezim Arab. Karena semua itu maka tidak tampak aneh dalam apa yang disodorkan oleh pemerintah Trump semisal kemungkinan berlepas dari solusi dua negara dan mengadopsi solusi satu negara, dan semisal pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Hingga meskipun Amerika bersilat lidah di dalamnya, namun hal itu menunjukkan sejauh mana bahaya yang dirasakan oleh Amerika terhadap kepentingan-kepentingannya berhadapan dengan revolusi-revolusi kaum Muslim. Dan berikutnya Amerika memfokuskan pada dukungan terhadap entitas Yahudi dengan anggapan bahwa entitas Yahudi mampu melindungi kepentingan-kepentingan Amerika setelah agen-agen Amerika di kawasan berguncang…
3. Karena perhatian dan dukungan terhadap entitas Yahudi itu, presiden Trump meminta bangsa Palestina menghentikan hasutan. Dalam pertemuan pertama Trump dengan Abbas pada Rabu 3 Mei, Trump menyeru para pemimpin Palestina (untuk mengatakan dengan suara bulat menentang hasutan untuk melakukan kekerasan melawan bangsa Israel…) (Reuters arabic, 4/5/2017). Ini disamping apa yang diminta oleh Trump berupa syarat-syarat yang tidak adil terhadap bangsa Palestina jika mereka ingin solusi dua negara. Website Monitor mengutip pada 2/5/2017, (sesuatu yang paling banyak membuat risau para juru runding Palestina adalah syarat-syarat Amerika untuk melanjutkan pembicaraan damai yang ditawarkan oleh utusan Amerika Jason Greenblatt pada Maret ketika bertemu para pemimpin Palestina dan arab. Rencana itu mengandung sembilan poin sebagai syarat yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk menerima solusi dua negara. Diantaranya adalah pentingnya reformasi keamanan Palestina dengan berkoordinasi dengan Israel dan menghentikan pemeriksaan terbuka yang dikirimkan ke Gaza da memperlihatkan bahwa bangsa Palestina menentang terorisme dengan cara-cara praktis).

Ketiga: hubungan Eropa dengan dokumen dan apakah Eropa berada dalam garis terpisah dari Amerika?

Negara-negara Eropa sebenarnya lebih lemah untuk memiliki proyek-proyek pada waktu sekarang ini dalam bentuk yang terpisah dari Amerika. Meskipun Qatar yang loyal kepada Inggris memiliki peran efektif, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa Eropa mampu mengadakan solusi untuk masalah Palestina tanpa Amerika… Di atas semuanya, pengakuan terhadap entitas Yahudi dan perundingan dengan entitas Yahudi merupakan tuntutan barat semuanya. Eropa dan Amerika sepakat atas hal itu… Sebagaimana bahwa Inggris secara khusus pasca brexit lebih siap dari waktu-waktu sebelumnya untuk melangkahkan kaki di samping Amerika untuk menyelesaikan masalah Palestina dan tidak meletakkan hambatan. Pemerintahan Trump mengakui Inggris dengan sebagian kepentingan dan siap untuk membagi sesuatu dari pampasan perang. Apalagi kedua pihak Amerika dan Eropa berdiri bersama menghadapi bahaya-bahaya islami yang besar sekali dan mereka saksikan dari dekat di kawasan islami Arab yang sedang berevolusi, dan bahwa kawasan Arab seluruhnya telah hampir keluar dari cengkeraman barat.

Empat: kami ulangi apa yang selalu kami katakan:

Pengakuan Fatah (PLO) dan Hamas atas dua negara di Palestina tidak akan menjadikan entitas Yahudi legal di dalam Islam. Fatah (PLO) dan Hamas bukanlah Islam dan kaum Muslim itu sendiri. Akan tetapi keduanya merupakan bagian kecil dari kafilah, yang menyimpang dari jalan. Adapun Palestina, maka itu merupakan bumi islami yang diberkahi, milik umat Islam. Palestina ada di akal dan hati umat Islam sejak Allah SWT mengikatkan masjid al-Aqsha dengan masjid al-Haram dalam peristiwa agung, peristiwa Isra’ dan Mi’raj.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (TQS al-Isra’ [17]: 1).

Palestina ini, solusinya tidak akan dengan tangan Amerika yang diulurkan melalui perundingan seputar solusi dua negara. Juga tidak melalui perundingan dengan entitas Yahudi, hingga seandainya entitas Yahudi benar-benar menarik diri dari semua wilayah yang diduduki pada tahun 1967. Sejengkal tanah manapun di Palestina yang diduduki tahun 1948, dan sejengkal manapun tanah di Palestina yang diduduki pada tahun 1967, dalam pandangan Islam adalah sama. Tanah yang diberkahi itu telah diairi dengan darah para syuhada’ tentara islami sepanjang sejarah al-Khilafah al-Islamiyah hingga tidak tersisa sejengkal pun dari Palestina yang di situ tidak gugur seorang syahid atau diliputi debu kuda-kuda mujahid.

Sesungguhnya Palestina sejak peristiwa Isra’ terus menjadi amanah di pundak kaum Muslim. Seorang Muslim tidak memiliki kebebasan untuk mengkhianati amanah ini. Allah SWT yang Mahakuat lagi Mahaperkasa berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (TQS al-Anfal [8]: 27).

15 Sya’ban 1438 H

12 Mei 2017 M

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/44049.html#sthash.xyE3jSZY.dpuf