Ekonomi

Potret Buram Ekonomi 2016-2017

Sudah berlalu banyak peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang 2016 yang semakin mengokohkan cengkeraman asing dan aseng. Akibtanya, kondisi ekonomi Indonesia makin terjajah. Beban hidup masyarakat makin berat. Tahun 2017 diprediksi lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa kebijakan ekonomi tahun 2016 yang mengokohkan dominasi kapitalisme asing dan aseng di antaranya:

 

  1. Kebijakan Paket Ekonomi ke -10.

Di tahun ke-2, rezim Jokowi mengeluarkan paket ekonomi ke -10, yaitu membuka 100% investasi asing bagi 35 bidang usaha yang selama ini masuk dalam kategori Daftar Negatif Investasi (DNI)  atau tertutup untuk investasi asing.  Usaha yang dibuka itu mencakup 35 bidang antara lain jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata dan industri film, dan pengusahaan jalan tol.

Kebijakan ini makin menunjukkan bahwa rezim ini betul-betul diperbudak oleh para kapitalis asing. Akibatnya, semua kebijakannya hanya untuk memenuhi kepentingan para kapitalis dengan mengabaikan kepentingan rakyat.  Pembukaan DNI juga jauh dari semangat nawacita yang diusung Jokowi dalam kampanyenya. Yang terjadi adalah ‘nawacina’. Apalagi  investasi asing yang berasal dari Cina bukan saja menyebabkan rakyat ini jadi budak asing, tetapi juga membuat rakyat ini terpinggirkan. Pasalnya, investasi dari Cina, selain membawa tenaga ahli dan modal, tenaga buruh kasarnya pun harus berasal dari negeri mereka.

 

2. Kisruh Blok Masela.

Tahun 2016  masyarakat juga  disuguhi dengan kisruh terkait skema pengelolaan Blok Masela. Kisruh terjadi antara Kemenko Maritim yang dipimpin Menko Bidang Maritim Rizal Ramli saat itu dan pihak Menteri ESDM dan SKK Migas. Ramli  berpendapat, pembangunan kilang di Blok Masela lebih tepat menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore). Ramli menantang Inpex untuk mempertanggung-jawabkan hitungan yang menyebutkan bahwa pengembangan kilang laut hanya butuh investasi sekitar USD14,8 miliar untuk kapasitas 7,5 juta ton LNG per tahun. Padahal proyek serupa di Australia untuk kapasitas 3,6 juta ton LNG pertahun membutuhkan ýinvestasi USD12,6 miliar. Adapun Menteri ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai skema yang tepat untuk pengembangan kilang di Blok Masela menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/offshore), karena dengan skema onshare berdasarkan perhitungan Inpex  lebih mahal, yaitu USD 19,3.

Di balik kisruh itu semua ternyata ada kepentingan dari Inpex. Selain mengubah rencana pengembangan, Inpex juga dikabarkan berniat memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Masela yang akan berakhir 2028. Demi memaksimalkan investasinya, perusahaan migas asal Jepang ini ingin memperpanjang kontrak hingga 2048. Karena itulah problem utama pengelolaan migas sebenarnya bukan masalah apakah ekplorasi itu dilakukan offshare atau onshare, tetapi siapa yang banyak menikmati hasil gas tersebut? Problem utamanya adalah paradigma pengelolaan migas menggunakan paradigma neoliberal  yang menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta baik lokal maupun asing. Selama paradigma neoliberal yang digunakan untuk mengelola SDA, jangan berharap rakyat bisa menikmati sumberdaya migas maupun sumberdaya lainnya.

 

3. Resufle Kabinet: mengokohkan neoliberalisme.

Perombakan Kabinet yang dilakukan Jokowi pada  Juli 2016 makin mengokohkan neoliberalisme Barat maupun Cina. Masuknya kembali Sri Mulyani (SM)  yang selama ini dianggap bagian dari Mafia Berkeley makin  membentuk perekonomian negeri ini sangat  neoliberal. Hal itu sudah dibuktikan dengan kebijakan neoliberal selama SM menjadi menteri keuangan (menkeu) dulu.  Begitu pula masuknya Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar  (AT),  kepentingan kapitalis Amerika di bidang minerba dan migas akan lebih terlayani. Menteri ESDM AT saat itu menyatakan, revisi UU Migas menjadi prioritasnya. Ia mengaku siap merombak beberapa kebijakan di sektor energi yang menghambat investasi.

Adapun penguatan kapitalisme Cina tercermin dari pergantian menteri perhubungan untuk  memuluskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pergantian Rizal Ramli dengan Luhut B. Pandjaitan juga akan memuluskan proyek reklamasi. Perlu diingat, Presiden Jokowi pernah menyatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan proyek nasional bagian dari proyek NCID. Itu artinya, proyek reklamasi harus tetap jalan. Perlu diingat, yang sementara dihentikan hanya reklamasi Pulau G. Reklamasi Pulau C, D dan N tetap berlanjut meski ada yang harus dibongkar atau diperbaiki. Reklamasi pulau lainnya tetap jalan dan hanya perlu perbaikan administrasi.

 

4. Utang Pemerintah dan tax amnesty.

Kebiasaan utang untuk menutupi defisit APBN terus dilakukan rezim Jokowi bahkan lebih besar dibandingkan dengan rezim sebelumnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Angka ini naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yang sebesar Rp 3.359,82 triliun. Penarikan utang periode Januari-Agustus 2016 mencapai sebesar Rp 340,41 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan penarikan utang periode yang sama pada 2015 mencapai sebesar Rp 262,54 triliun. Akibatnya APBN tersandera utang. Untuk bunganya saja tahun 2016 Pemerintah harus membayar Rp 180 triliun. Akhirnya, Pemerintah kembali mengorbankan rakyat dengan memangkas belanja negara  sebesar Rp 133,8 triliun, yaitu pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Untuk menambal defisit APBN akibat target penerimaan pajak yang masih rendah, Pemerintah pun memberikan karpet merah kepada para kapitalis yang selama ini banyak menunggak pajak dalam bentuk tax amnesty. Tax amnesty sebenarnya tidak adil dan rasialis sebagaimana yang disampaikan oleh  Prof. Dr. Anwar Nasution. Beliau mengatakan kebijakan tax amnesty salah total, anti pemerataan dan menimbulkan dampak rasialis. Pasalnya, yang menikmati tax amnesty adalah kalangan non pribumi. Padahal orang-orang non-pribumi yang melakukan bebagai macam kejahatan, BLBI dan Pengemplangan pajak. Kebijakan tax amnesty akan menambah ketidakadilan ekonomi atau menyebabkan ketimpangan semakin parah. Pasalnya, rakyat terus dipaksa untuk bayar pajak melalui PPN dan PPh antara 5%-25%. Pengusaha  pengusaha kecil dan menengah, tidak peduli untung atau rugi, dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto. Sebaliknya, para kapitalis yang ngemplang pajak baik yang tercantum namanya di Panama Paper maupun 500 investor asing yang sudah ngemplang pajak selama 10 tahun di dalam negeri hanya dikenai 2%-4%. Padahal seharusnya mereka membayar 5%-30%.

 

5. Ancaman Cinaisasi

Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 2016 makin agresif mendominasi ekonomi negara ini; mulai dari berlanjutnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, maraknya kehadiran tenaga kerja asal Cina, pengibaran bendera-bendera Cina di berbagai titik, hingga proyek reklamasi pantai Jakarta yang iklan propertinya telah dijajakan kepada penduduk Cina.

Meningkatnya investasi dan pemberian utang dari Cina juga mendorong masuknya ribuan tenaga kerja asal negara itu baik yang berkedok sebagai tenaga ahli maupun sebagai buruh kasar. Jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat di Kemenakertrans. Pasalnya, tenaga kerja ilegal yang diamankan Kepolisan dan Imigrasi jumlahnya terus bertambah.  Di salah satu pabrik semen di Serang, Banten, misalnya, tenaga kerja Cina yang bekerja di pabrik itu mencapai 500 orang dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan buruh lokal. Di Bogor, beberapa orang Cina yang bekerja untuk mengembangkan tanaman cabe asal Cina dibekuk karena tidak mengantongi izin. Makin maraknya jumlah tenaga kerja ini sangat ironis mengingat jumlah pengangguran di negara ini masih sangat banyak. Sejalan dengan meningkatnya penduduk Cina yang masuk ke negara ini, bendera-bendera Cina juga marak dipasang di berbagai titik.

 

Prediksi Ekonomi 2017

Semua ekonom memprediksi ekonomi tahun 2017 tetap akan tumbuh antara  4,9 sampai 5,2 persen.  Indikator ekonomi kapitalis dalam menentukan atau memprediksi pertumbuhan banyak menggunakan indikator-indikator sektor non-riil, yaitu pasar modal dan pasar uang serta investasi. Padahal pertumbuhan yang dihasilkan dengan indikator sektor non-riil hanya menambah gelembung-gelembung ekonomi atau bubble economy yang sering kontradiktif dengan sektor riil. Karena itulah, walaupun secara makro dengan indikator makro tadi ekonomi tahun 2017 akan tumbuh, secara riil yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2017 akan makin buruk dan makin menambah beban masyarakat.

Beberapa indikator yang akan makin memperburuk kondisi ekonomi 2017 adalah:

 

  1. Kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi listrik.

Pada tanggal 5 Januri 2017, Pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata Rp 300 perliter, kecuali premium tidak dinaikkan, tetapi ada pengurangan jatah pada setiap SPBU sehingga sering habis. Kenaikan BBM ini jelas akan berimbas terhadap kenaikan harga barang lainnnya. Mulai Januari 2017 Pemerintah juga mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 volt dan rencana menaikkan  harga gas 3 kg  menjadi Rp 30.000 dari harga dasar sebelumnya Rp 16.000 .

Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 volt dan gas 3 kg tidak hanya membebani sektor rumah tangga, tapi juga sektor UMKM. Semua kenaikan  itu akan makin membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Mereka akan terpukul dari 3 sudut. Pertama, akan menambah pengeluaran untuk kenaikan biaya listrik dan gas. Kedua, akan terbebani dengan berbagai kenaikan  barang dan jasa akibat kenaikan listrik dan gas, yang diperkirakan barang dan jasa naik 7-15%. Ketiga, daya beli mereka turun karena pendapatan tidak naik, bahkan tidak sedikit yang harus menganggur akibat PHK seperti yang terjadi di Batam dan berbagai tempat lainnya; sementara biaya makin besar karena berbagai kenaikan tadi.

 

  1. APBN 2017: zalim dan menyengsarakan rakyat.

Pada APBN 2017, anggaran pendapatan direncanakan Rp 1.750 triliun. Belanja negara ditargetkan Rp 2.080 triliun. Dengan demikian, defisit mencapai Rp 330 triliun. Sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama dengan porsi 86 persen dari total penerimaan atau meningkat dari 10 tahun yang lalu yang masih 66 persen. Ini menunjukkan makin bergantungnya Pemerintah pada rakyat melalui pajak. Masyarakat akan terus dipaksa untuk membayar pajak. Adapun penerimaan dari sumberdaya alam hanya dianggarkan Rp 80 triliun, lebih rendah dari tahun yang mencapai Rp 90 triliun.

Dari sisi belanja, dengan berbagai dalih Pemerintah menurunkan subsidi  dari  Rp 178 triliun tahun 2016 menjadi Rp 160 triliun. Penurunan terbesar ada pada subsidi BBM dan LPG yang turun Rp 10 triliun menjadi Rp 32,3 triliun. Penurunan subsidi listrik dari Rp 48,6 T menjadi Rp 45 triliun. Ironisnya, Pemerintah tidak pernah mempermasalahkan pembayaran bunga utang yang tiap tahun selalu meningkat, tahun 2017 sebesar Rp 221 triliun. Inilah kezaliman Pemerintah yang selalu mengorban-kan rakyat untuk kepentingan para kapitalis.

 

  1. Jerat utang makin parah.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan RAPBN 2017 tidak sehat karena kita berutang untuk bayar bunga utang.  Dalam  RAPBN  2017 sudah dipastikan Pemerintah akan menambah utang dalam rangka menutup defisit anggaran APBN 2017 sebesar 2,41 persen dari PDB atau Rp 330 triliun. Adapun beban bunga utang yang dibayar sebesar  Rp 221 triliun. Ini menunjukkan kondisi keuangan negara yg sangat buruk karena melebihi kondisi debt trap  (jerat utang). Kalau  debt trap atau jerat utang adalah menambah utang untuk membayar utang (pokok). Namun, saat ini menambah utang sebagian besar hanya untuk membayar bunganya.

Ironisnya, kebijakan Pemerintah malah makin liberal. Bukan hanya  merencakan swastanisasi atau privatisasi yang semakin massif, tetapi juga malah merencanakan direktur BUMN pun akan diserahkan kepada asing. Jelas ini adalah kebodohan dan kezaliman yang luar biasa.

 

Penutup

Pangkal masalah semua itu sebenarnya adalah penerapan sistem kapitalis dan neoliberalisme di negeri ini. Dalam doktrin neoliberalisme, Pemerintah tidak diposisikan sebagai pelayan yang melayani segala kepentingan masyarakat secara murah atau bahkan gratis. Pemerintah justru diposisikan sebagai penyedia jasa, sementara masyarakat adalah pengguna jasa yang harus membayar kepada Pemerintah. Hubungan negara dengan rakyat akhirnya seperti hubungan pedagang dan pembeli, bukan hubungan pelayan dan yang dilayani.

Karena itu  untuk mengakhiri penderitaan itu, tidak ada jalan lain bagi masyarakat kecuali menghentikan rezim dan sistem neoliberal dengan sistem islam dalam institusi Khilafah Islam yang telah terbukti berabad-abad memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim.  [MAN/LM]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close